Oleh. Prof Triyo Supriyatno, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari keterlibatan banyak pihak: keluarga, sekolah, masyarakat, negara, dunia usaha, media, hingga perkembangan teknologi yang mengubah cara manusia belajar. Karena itu, ketika berbicara tentang pendidikan bermutu untuk semua, sesungguhnya kita sedang membicarakan tentang partisipasi semesta—yakni keterlibatan kolektif seluruh elemen bangsa dalam memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang adil, manusiawi, dan berkualitas.

Tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua” menjadi sangat relevan di tengah tantangan pendidikan Indonesia hari ini. Di satu sisi, akses pendidikan semakin terbuka. Teknologi digital memungkinkan proses belajar berlangsung lintas ruang dan waktu. Perguruan tinggi berkembang pesat, sekolah bertambah banyak, dan program bantuan pendidikan terus diperluas. Namun di sisi lain, ketimpangan mutu masih menjadi persoalan serius. Ada sekolah dengan fasilitas modern dan guru berkualitas, tetapi ada pula sekolah yang masih kekurangan ruang kelas, akses internet, bahkan tenaga pendidik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya soal hadirnya sekolah, melainkan tentang bagaimana seluruh ekosistem pendidikan bergerak bersama. Pendidikan bermutu tidak dapat diserahkan hanya kepada guru atau lembaga pendidikan. Negara memang memiliki tanggung jawab konstitusional, tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban moral untuk ikut menjaga masa depan generasi bangsa.

Dalam perspektif pendidikan nasional, konsep partisipasi semesta sesungguhnya telah lama menjadi semangat utama. Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan berlangsung dalam “tri pusat pendidikan”: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Artinya, pembentukan manusia tidak hanya terjadi di ruang kelas. Anak belajar dari rumahnya, dari lingkungan sosialnya, bahkan dari budaya digital yang setiap hari ia konsumsi. Ketika salah satu pusat pendidikan melemah, maka proses pembentukan karakter juga ikut terganggu.

Hari ini, tantangan terbesar pendidikan bukan sekadar rendahnya angka partisipasi sekolah, tetapi juga krisis karakter, literasi, dan ketahanan moral generasi muda. Kemajuan teknologi membawa manfaat luar biasa, tetapi juga melahirkan tantangan baru berupa individualisme, budaya instan, penyebaran hoaks, hingga degradasi etika sosial. Dalam situasi seperti ini, pendidikan harus hadir bukan hanya untuk mencerdaskan otak, tetapi juga membangun manusia yang beradab.

Karena itu, partisipasi keluarga menjadi sangat penting. Orang tua tidak cukup hanya menyekolahkan anak, tetapi juga harus menjadi teladan nilai-nilai kehidupan. Pendidikan karakter pertama lahir dari rumah: bagaimana anak belajar kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan empati. Banyak persoalan sosial remaja hari ini sebenarnya berakar dari lemahnya komunikasi dan pendampingan keluarga. Sekolah sering kali dibebani seluruh tanggung jawab pendidikan, padahal waktu anak lebih banyak dihabiskan di luar sekolah.

Selain keluarga, masyarakat juga memiliki peran strategis. Lingkungan sosial dapat menjadi ruang pendidikan yang sangat efektif. Budaya gotong royong, kepedulian sosial, tradisi musyawarah, dan penghormatan kepada ilmu merupakan nilai-nilai luhur yang harus terus dihidupkan. Pendidikan tidak boleh terasing dari realitas masyarakatnya. Sekolah perlu membangun hubungan yang erat dengan lingkungan sekitar agar peserta didik mampu memahami persoalan nyata kehidupan.

Di era modern, partisipasi semesta juga menuntut keterlibatan dunia usaha dan dunia industri. Selama ini, sering muncul kritik bahwa lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan sektor profesional. Pendidikan harus mampu menyiapkan generasi yang adaptif, kreatif, dan memiliki kompetensi abad ke-21 tanpa kehilangan identitas moral dan kebangsaan.

Namun demikian, orientasi pendidikan tidak boleh semata-mata diarahkan pada pasar kerja. Pendidikan sejatinya bertujuan membentuk manusia utuh. Jika pendidikan hanya dipahami sebagai alat ekonomi, maka sekolah akan kehilangan ruh kemanusiaannya. Pendidikan harus tetap menjadi sarana pembebasan manusia dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan moral.

Dalam konteks ini, guru tetap menjadi aktor utama perubahan. Guru bukan sekadar pengajar, melainkan pembimbing peradaban. Di tangan guru, ilmu pengetahuan dapat menjadi cahaya atau justru kehilangan makna. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru harus menjadi prioritas nasional. Guru perlu diberikan kesejahteraan, pelatihan, ruang inovasi, dan penghargaan sosial yang layak. Sulit membangun pendidikan bermutu jika para pendidiknya masih menghadapi ketidakpastian kesejahteraan dan beban administratif yang berlebihan.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan pemerataan kualitas pendidikan. Pendidikan bermutu tidak boleh menjadi hak kelompok tertentu saja. Anak di desa terpencil memiliki hak yang sama dengan anak di kota besar. Negara harus hadir melalui kebijakan afirmatif, pembangunan infrastruktur pendidikan, transformasi digital, serta distribusi guru yang merata. Ketimpangan pendidikan yang terus dibiarkan akan melahirkan ketimpangan sosial yang semakin dalam.

Perkembangan teknologi juga harus dimanfaatkan sebagai alat pemerataan mutu pendidikan. Platform pembelajaran digital, perpustakaan elektronik, dan kelas virtual dapat menjadi solusi untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses. Akan tetapi, transformasi digital harus dibarengi dengan literasi digital yang kuat agar teknologi tidak justru memperlebar kesenjangan baru antara mereka yang mampu dan yang tertinggal.

Lebih jauh lagi, pendidikan bermutu harus inklusif. Tidak boleh ada anak yang tertinggal karena kondisi ekonomi, disabilitas, gender, maupun latar belakang sosialnya. Pendidikan adalah hak universal. Karena itu, paradigma pendidikan masa depan harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Partisipasi semesta juga berarti membangun budaya kolektif bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Ketika masyarakat menghormati ilmu dan memuliakan guru, maka peradaban akan tumbuh sehat. Sebaliknya, jika pendidikan hanya dianggap urusan administratif dan formalitas ijazah, maka bangsa akan kehilangan arah moralnya.

Momentum Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ia harus menjadi ruang refleksi bersama: sudahkah pendidikan kita benar-benar memanusiakan manusia? Sudahkah sekolah menjadi tempat tumbuhnya kreativitas, akhlak, dan daya kritis? Sudahkah negara memberi ruang yang adil bagi seluruh anak bangsa untuk bermimpi?

Mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua memang bukan pekerjaan singkat. Ia membutuhkan konsistensi kebijakan, keberanian melakukan transformasi, dan terutama semangat gotong royong seluruh elemen bangsa. Pendidikan adalah investasi peradaban jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi akan menentukan wajah Indonesia di masa depan.

Karena itu, menguatkan partisipasi semesta bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan mendesak bangsa. Ketika keluarga menguatkan nilai, sekolah mengembangkan ilmu, masyarakat menjaga budaya, pemerintah menghadirkan keadilan, dan dunia usaha mendukung inovasi, maka pendidikan Indonesia akan memiliki fondasi yang kokoh.

Pada akhirnya, pendidikan bermutu untuk semua bukan hanya tentang menciptakan generasi cerdas, tetapi juga melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berilmu, berakhlak, kreatif, dan memiliki tanggung jawab sosial. Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju teknologinya, tetapi bangsa yang mampu memuliakan manusianya melalui pendidikan.