Oleh: Triyo Supriyatno
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh tayangan salah satu program di Trans7 yang menampilkan parodi kehidupan pesantren secara dangkal. Citra santri digambarkan dengan simbol-simbol stereotip—sarung, logat khas daerah, dan perilaku lucu yang dilebih-lebihkan. Adegan itu mungkin dimaksudkan sebagai hiburan, tetapi justru mencerminkan cara pandang yang keliru terhadap pesantren. Kesalahan itu bukan sekadar etika media, melainkan juga epistemologis: Trans7 melihat pesantren melalui lensa positivisme sempit—yakni kecenderungan memahami realitas hanya dari permukaannya, dari apa yang bisa diamati dan dieksploitasi secara visual.
Paradigma positivisme yang diwariskan Auguste Comte dan Durkheim menekankan observasi empiris, data, dan keterukuran. Dunia dianggap benar sejauh bisa dilihat dan diukur. Dalam konteks media modern, pendekatan ini menjelma menjadi budaya visual: sesuatu dianggap penting bila menarik perhatian, lucu, atau viral. Maka, tidak mengherankan jika kehidupan pesantren—yang sarat nilai spiritual dan kedalaman makna—diubah menjadi tontonan ringan yang menghibur. Media, dengan logika positivistiknya, memotong realitas menjadi potongan-potongan gambar tanpa konteks moral dan historis.
Padahal, budaya pesantren tidak bisa dibaca hanya dari aspek luarnya. Ia bukan sekadar tempat orang bersarung dan mengaji, melainkan sistem nilai yang membentuk cara berpikir, cara hidup, dan cara beriman. Di pesantren, ilmu bukan sekadar data, tetapi hikmah; guru bukan sekadar pengajar, tetapi mursyid (penuntun spiritual); dan belajar bukan sekadar aktivitas kognitif, tetapi perjalanan moral. Semua ini berada di luar jangkauan positivisme yang hanya mengenal “yang tampak”.
Kesalahan Trans7 sesungguhnya menggambarkan gejala umum masyarakat modern yang semakin positivistik: kita mudah menilai sesuatu hanya dari bentuknya. Pesantren dianggap “tradisional” karena tidak berteknologi canggih, atau “ketinggalan zaman” karena memakai kitab kuning. Padahal, tradisi kitab kuning adalah warisan intelektual Islam klasik yang melatih logika, tata bahasa, dan filsafat secara sistematis—setara bahkan melampaui banyak metode pendidikan modern. Ketika media gagal menangkap dimensi itu, maka yang lahir adalah kesalahpahaman kultural.
Positivisme bekerja dengan logika sebab-akibat yang linier. Ia menolak hal-hal yang tak terukur seperti keikhlasan, keberkahan, dan adab. Padahal, di pesantren justru unsur-unsur itulah yang menjadi inti pendidikan. Seorang santri yang mencuci piring bersama temannya bukan sekadar menjalankan tugas, tetapi sedang menanamkan nilai kebersamaan (ukhuwah). Ketika seorang kiai menegur santrinya dengan lembut, itu bukan sekadar tindakan disipliner, tetapi latihan batin agar ilmu membawa akhlak. Nilai-nilai seperti ini tidak mungkin diukur dengan angka, tetapi membentuk manusia Indonesia yang beradab.
Trans7, seperti banyak media hiburan lain, terjebak dalam pola berpikir positivistik—mendefinisikan “realitas pesantren” sebatas apa yang bisa difilmkan: bangunan sederhana, santri berpakaian lusuh, dan logat khas daerah. Mereka lupa bahwa di balik kesederhanaan itu ada sistem pengetahuan dan spiritualitas yang telah melahirkan tokoh-tokoh besar bangsa, dari KH. Hasyim Asy’ari hingga KH. Ahmad Dahlan. Kesalahan ini bukan sekadar soal sensitivitas budaya, tetapi kegagalan epistemologis dalam memahami realitas sosial yang hidup.
Jika media melihat pesantren hanya sebagai “fenomena sosial” yang bisa dieksploitasi untuk hiburan, maka pesantren justru melihat media sebagai fakta moral yang harus diarahkan. Dalam paradigma pesantren, setiap kata dan gambar membawa tanggung jawab. Santri diajarkan untuk berhati-hati dalam berbicara, karena ucapan adalah cermin hati. Sebaliknya, dalam budaya positivistik media, yang penting bukan isi, tetapi impact—berapa banyak yang menonton, berapa kali dibagikan, seberapa viral. Di sinilah jarak moral antara budaya pesantren dan logika media modern terbuka lebar.
Namun, penting dicatat bahwa antikritik pesantren terhadap Trans7 bukan bentuk kemarahan emosional, melainkan panggilan moral untuk memperbaiki cara berpikir bangsa. Pesantren tidak anti-modernitas atau anti-media. Justru, banyak pesantren kini bertransformasi secara digital: membuat kanal YouTube dakwah, film pendek santri, hingga jurnal ilmiah berbasis pesantren. Mereka tidak menolak logika empiris, tetapi mengisinya dengan nilai. Inilah yang disebut humanisasi positivisme—usaha menyeimbangkan rasionalitas dengan moralitas, data dengan makna.
Bila positivisme berasumsi bahwa kebenaran bersifat universal dan bebas nilai, maka pesantren mengajarkan bahwa setiap ilmu harus disertai adab. Dalam pandangan santri, tidak ada kebenaran ilmiah yang sah tanpa kejujuran dan penghormatan terhadap guru. Prinsip ini menjadi koreksi penting bagi dunia media yang sering mengorbankan etika demi sensasi. Kesalahan Trans7 adalah cermin dari krisis etika publik kita: ketika kebebasan berekspresi tidak lagi disertai kesadaran moral.
Dalam konteks ini, budaya pesantren memiliki peran strategis sebagai penyeimbang. Ia mengajarkan bahwa rasionalitas tanpa spiritualitas melahirkan kehampaan, dan hiburan tanpa moral hanya menghasilkan kebodohan kolektif. Positivisme modern yang diwakili logika media perlu dikritik agar tidak menelan seluruh ruang kemanusiaan kita. Sebab, tidak semua yang lucu itu benar, dan tidak semua yang benar bisa dijadikan lelucon.
Trans7 sudah meminta maaf, dan itu patut diapresiasi. Namun pelajaran yang lebih penting adalah bagaimana bangsa ini belajar untuk memahami pesantren secara utuh—bukan hanya dari bentuknya, tetapi dari nilai-nilai yang dijaga di dalamnya. Pesantren bukan masa lalu yang usang, tetapi masa depan kebudayaan yang beradab.
Di tengah dunia yang sibuk menghitung rating, pesantren mengingatkan kita untuk kembali menghitung amal. Dan mungkin, di sanalah letak perbedaan paling mendasar antara positivisme media dan spiritualitas pesantren: yang satu mengukur dunia dengan angka, yang lain dengan akhlak.